Trotoar yang Dipinjam, Cerita dari Jalan Kaki di Bandar Lampung

Jam setengah lima sore, di depan sebuah ruko di kawasan Tanjung Karang, seorang perempuan paruh baya berhenti sebentar. Ia menggeser tubuhnya ke pinggir, hampir menempel ke dinding toko, membiarkan sebuah motor lewat di jalur yang seharusnya jadi jalurnya sendiri. Motor itu melintas begitu saja, tanpa menoleh, seolah trotoar memang sudah sepatutnya jadi jalan alternatif ketika jalan raya sedang padat.

Saya berdiri tidak jauh dari situ, menunggu angkot, dan memperhatikan adegan itu terjadi tiga kali dalam sepuluh menit. Tiga motor, tiga pejalan kaki yang mengalah, tiga kali trotoar berubah fungsi tanpa ada yang benar-benar mempertanyakannya.

Trotoar yang Berubah-ubah Fungsi

Kalau diperhatikan baik-baik, trotoar di banyak titik Bandar Lampung sebenarnya punya identitas ganda. Di pagi hari, ia jadi tempat pedagang menggelar dagangan, dari gorengan sampai pakaian bekas. Siang hari, sebagian jadi tempat parkir motor yang tidak muat lagi di halaman toko. Sore menjelang macet, ia berubah jadi jalur darurat bagi motor yang tidak sabar. Malam hari, kalau ada acara atau bazar, trotoar bisa disulap jadi panggung dadakan.

Yang jarang terjadi, ironisnya, adalah trotoar benar-benar dipakai untuk fungsi awalnya: tempat orang berjalan kaki dengan tenang.

Saya sempat coba jalan kaki dari kawasan Enggal menuju salah satu pertokoan di pusat kota, jarak yang sebenarnya tidak terlalu jauh, sekitar satu setengah kilometer. Tapi perjalanan itu jadi lebih mirip rintangan berpindah-pindah: kadang saya harus turun ke bahu jalan karena trotoar dipenuhi gerobak, kadang harus memutar karena ada mobil parkir melintang, kadang harus berjalan miring karena lebar trotoar yang tersisa cuma cukup untuk setengah badan.

Bukan Salah Satu Pihak Saja

Gampang sekali menyalahkan pedagang kaki lima atau pengendara motor yang naik ke trotoar. Tapi kalau ditelusuri lebih jauh, masalahnya jarang sesederhana itu. Pedagang naik ke trotoar karena tidak ada ruang lain yang disediakan untuk mereka berjualan secara resmi. Motor naik ke trotoar karena jalan raya di jam sibuk memang sering tidak memberi pilihan lain, terutama di titik-titik tanpa jalur alternatif.

Seorang penjual es kelapa muda yang mangkal di dekat salah satu sekolah menengah pernah bilang ke saya, sambil mengiris kelapa, “Saya juga tahu ini ganggu orang jalan, Mas. Tapi kalau saya jualan di dalam, saya nggak kelihatan, nggak ada yang beli.” Ia sudah berjualan di titik yang sama selama delapan tahun, sejak sebelum trotoar itu direnovasi jadi lebih lebar dan lebih rapi.

Renovasi itu sendiri menarik untuk diperhatikan. Beberapa ruas trotoar di Bandar Lampung memang sudah diperbaiki, dilebarkan, diberi paving yang lebih rapi, bahkan beberapa dilengkapi jalur difabel. Tapi tanpa aturan yang jelas soal siapa boleh memakai ruang itu untuk apa, trotoar yang bagus pun akhirnya kembali jadi ruang rebutan, bukan ruang yang benar-benar nyaman untuk berjalan.

Kota yang Dirancang untuk Kendaraan, Bukan untuk Kaki

Ada pola yang lebih besar di balik cerita trotoar ini, yaitu bagaimana kota kita selama bertahun-tahun dirancang dengan asumsi bahwa semua orang punya kendaraan pribadi. Jalan diperlebar, trotoar dipersempit atau bahkan dihilangkan sama sekali di beberapa ruas, penyeberangan tidak selalu tersedia di titik-titik yang sebenarnya ramai pejalan kaki, seperti dekat pasar atau sekolah.

Akibatnya, berjalan kaki di kota ini bukan pilihan yang nyaman, melainkan sesuatu yang terpaksa dilakukan oleh mereka yang tidak punya pilihan lain: pelajar yang belum bisa mengendarai motor, pekerja yang gajinya belum cukup untuk beli kendaraan, atau orang tua yang memang lebih memilih jalan kaki untuk kesehatan meski harus berjuang melawan trotoar yang tidak ramah.

Saya pernah mengobrol dengan seorang mahasiswa yang tiap hari jalan kaki dari kos menuju kampus, sekitar dua kilometer. “Capeknya bukan di jaraknya, Bang,” katanya, “tapi di harus terus-terusan waspada. Kadang saya jalan sambil nengok belakang, takut ada motor nyalip dari trotoar.”

Kota yang Ramah Bukan Berarti Kota yang Mewah

Ada anggapan bahwa trotoar yang bagus itu proyek mahal, butuh anggaran besar, baru bisa diwujudkan kalau kota sudah “maju”. Padahal, dari yang saya lihat di beberapa ruas jalan yang sudah direnovasi, masalah utamanya bukan cuma soal fisik trotoarnya, tapi soal siapa yang menjaga fungsinya tetap seperti semula setelah renovasi selesai.

Trotoar yang lebar tidak ada gunanya kalau tidak ada yang menertibkan kendaraan yang naik ke atasnya. Jalur difabel yang sudah dibangun tidak ada artinya kalau di atasnya masih ada motor parkir atau gerobak dagangan. Ini bukan soal butuh anggaran baru, tapi soal konsistensi menjaga ruang yang sudah ada agar tetap berfungsi sesuai peruntukannya.

Beberapa kota lain di Indonesia mulai mencoba pendekatan berbeda, menyediakan ruang khusus dan jam tertentu untuk pedagang kaki lima, sambil tetap menjaga trotoar bebas dari kendaraan di jam-jam sibuk pejalan kaki. Bukan solusi sempurna, tapi setidaknya ada usaha mengakui bahwa pejalan kaki, pedagang kecil, dan pengendara sama-sama punya kebutuhan yang layak dipikirkan bersama, bukan saling menyingkirkan.

Kembali ke Trotoar Sore Itu

Saya masih ingat perempuan yang menepi ke dinding toko sore itu. Ia tidak marah, tidak protes, hanya menepi, seperti sudah terbiasa mengalah di ruang yang sebenarnya menjadi haknya. Mungkin itu yang paling mengkhawatirkan dari situasi ini: bukan trotoar yang rusak atau sempit, tapi kita yang perlahan-lahan terbiasa menganggap ruang untuk berjalan kaki sebagai sesuatu yang bisa dipinjam kapan saja oleh siapa saja yang lebih terburu-buru.

Kalau kota ini benar-benar ingin ramah untuk warganya, mungkin pertanyaannya bukan cuma seberapa lebar trotoar yang bisa dibangun, tapi seberapa serius kita mau menjaga agar trotoar itu tetap jadi milik orang yang berjalan kaki, bukan sekadar ruang cadangan ketika jalan raya sedang penuh.